Padang,kabanusa - Pihak Polda Sumbar mencatat 16 kasus dugaan pertambangan tanpa izin (PETI) yang terungkap hingga Juni 2025. 

"Selama Januari hingga Juni 2025 ada 16 laporan kasus PETI, dengan 42 tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kombespol Andry Kurniawan, di Padang, Jumat (11/7/2025).

Ia menyampaikan, pengungkapan kasus ini komitmen Polda Sumbar demi mencegah praktil ilegal yang bisa merusak lingkungan. 

"Pengungkapan kasus PETI ini merupakan atensi dari Bapak Kapolda Sumbar Irjenpol Gatot Tri Suryanta," tuturnya. 

"Kasus tersebut berproses di Polda Sumbar yakni 7 kasus dan 9 di Polres jajaran, dengan 8 alat berat barang bukti," tambahnya. 

Ia menyatakan, salah satu upaya 

mencegah praktik tambang ilegal  adalah dengan memutus rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat, serta menedukasi masyarakat setempat.

"Mudah-mudahan melalui upaya upaya ini bisa meminimalisasi terjadinya praktik ilegal ini," tutur Andry.

Ia menyampaikan, pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap wilayah pertambangan rakyat (WPR) berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar. WPR tersebut  nantinya akan didaftarkan ke Kementerian ESDM.

"Kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar  untuk pemetaan tersebut," sebut Andry.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Pemprov Sumbar lebih kurang 18 ribu hektar WPR pada sembilan kabupaten/kota di Sumbar, yakni Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Tanahdatar,  dan Kepulauan Mentawai. 

"Selain itu pemerintah juga mendata potensi minerba yang terkandung di sembilan kabupaten dan kota itu, dari sana kita mengetahui Sumbar cukup kaya dengan komoditi minerba," jelasnya.

Ia menambahkan, setelah koordinasi terebut, pihak Pemprov Sumbar pun mengajukan permohonan WPR sebanyak dua kali, yakni tanggal 13 Maret 2025 dan 30 Juni 2025. 

"Berdasarkan dua surat tersebut, maka pemerintah sudah bisa memetakan daerah yang akan dijadikan sebagai WPR. Dari dua surat ini diketahui adanya potensi-potensi Minerba di Sumbar," papar Andry.

 Andry menerangkan, permohonan surat  WPR ini bisa menjadi solusi untuk mencegah PETI di Sumbar.

Selain itu, kolaborasi pemerintah dengan kepolisian ‎bisa menekan  praktik ilegal PETI.

"Kami berharap WPR bisa segera selesai, sehingga tidak ada lagi praktik PETI di Sumbar, sehingga masyarakat bisa bekerja  sesuai  regulasi pemerintah, tanpa harus berbenturan dengan hukum," bebernya. (*)

Sumbar,Kabanusa - Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan pelatihan pengawalan VIP (Walpri) bakal Calon Walikota, Wakil Walikota dan Bupati serta Wakil Bupati  dalam rangka Pilkada serentak Tahun 2024.

Pelatihan ini dibuka Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Jumat (19/7) di SPN Polda Sumbar.

Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa Polda Sumbar telah berhasil dalam mengawal dan mensukseskan pemilu Pileg dan Pilpres pada Februari yang lalu dengan lancar, aman, tertib dan damai. 

"Suksesnya pemilu tersebut berkat dari kerja keras dan loyalitas serta semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan pengamanan Pileg dan Pilpres tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak terkait," katanya. 

Brigjen Pol Gupuh Setiyono menerangkan, tidak beberapa lama lagi juga Polda Sumbar akan mensukseskan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.

Hasil anev pemilu yang lalu, juga bisa dijadikan pedoman agar pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan aman, tertib dan lancar. 

"Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pelatihan sebagai bentuk keseriusan pimpinan Polda Sumbar dalam pengamanan Pilkada 2024, serta meningkatkan kemampuan personel Polri," ujarnya. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kasat Samapta Polres dan personel yang terlibat pengamanan Walpri dalam Pilkada serentak 2024, baik secara langsung maupun melalui virtual zoom.(*)

Sumbar,Kabanusa - Polda Sumbar melaksanakan Gelar Operasional (GO) bulanan TW II T.A 2024 pada Rabu (17/7) di Ballroom hotel Pangeran Beach Padang. Kegiatan tersebut dibuka Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH. 

Dalam GO ini, dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar. 

Kapolda mengatakan, bahwa gelar operasional ini merupakan sarana kontrol, pengawasan dan anev pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan, baik tentang keberhasilan maupun kekurangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh unsur pelaksana tugas. 

"Sehingga dengan adanya gelar operasional ini pimpinan dapat menganalisa, mengevaluasi dan dapat memberikan arahan, petunjuk serta penekanan- penekanan terhadap hal-hal yang harus dikerjakan dan dipedomani sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi. Dengan harapan pelaksanaan tugas kedepan tentunya akan menjadi lebih baik lagi," katanya. 

Dalam gelar operasional Triwulan II ini sebut Irjen Pol Suharyono, mengangkat tema “Harkamtibmas dan Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024-2025 Serta Anev Pasca Bencana Alam". 

Tema ini mengandung arti bahwa kita harus selalu siap dalam menghadapi dinamika yang terjadi didalam masyarakat, yaitu kesiapan menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertepatan dengan Pilkada serentak tahun 2024-2025 serta antisipasi bencana di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.   

"Kesiapan harus kita lakukan melalui langkah- langkah manajemen mulai dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian," ujarnya. 

Jenderal bintang dua tersebut juga menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024-2025 ini ada beberapa kerawanan, yaitu adanya residu konflik sosial yang mungkin belum terselesaikan dengan baik yang dapat mendorong kelompok intoleransi melakukan aksi untuk memunculkan lagi isu-isu konflik sosial yang pernah terjadi, kemudian adanya bencana alam dan cuaca ekstrem.

"Peningkatan kegiatan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan volume kendaraan maupun jumlah masyarakat yang melakukan aktifitas berdampak pada kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas," ujarnya. 

Selanjutnya kata Kapolda, peningkatan kebutuhan bahan pokok penting dan konsumsi bbm yang dapat menimbulkan kelangkaan bahan pangan dan BBM.

Dari beberapa perkiraan ancaman tersebut, Kapolda memerintahkan kepada para Kasatwil untuk dapat melakukan pemetaan kerawanan daerah yang dapat terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024-2025 di wilayahnya masing-masing. 

"Sudah mulai melakukan upaya-upaya melalui kegiatan preemtif maupun preventif agar ancaman dan gangguan dapat diminimalisir dan di cegah," jelasnya 

Sebelum mengakhiri sambutannya, ada beberapa penekanan yang disampaikan Kapolda Sumbar, antara lain untuk selalu berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran tugas.

"Kenali dan petakan kerawanan daerah masing-masing dan lakukan langkah langkah pencegahan guna meminimalisir gangguan maupun ancaman," katanya. 

Kemudian, persiapkan pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024-2025 pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya, dan tingkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan sehingga mampu menghadapi dinamika sosial masyarakat yang selalu berubah dan berkembang.

"Pergunakan anggaran dengan benar dan selektif jangan sampai terjadi duplikasi antara anggaran Operasi Mantab Praja," ujarnya. 

Kemudian, tetap melaksanakan kegiatan cooling system melalui kegiatan preemtif dan preventif guna menstabilkan kondusifitas sitkamtibmas.

"Jalin kerjasama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta bersinergi dengan semua pihak yang dapat membantu pelaksanaan tugas baik dari unsur TNI dan seluruh stakeholder," ujarnya. 

"Tetap berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman," sambung Kapolda.

Selain itu, dalam pelaksanaan GO ini, Kapolda bersama Wakapolda juga memberikan piagam penghargaan kepada Polres yang berprestasi, diantaranya Polres Payakumbuh, Polres Tanah Datar dan Polres Solok Kota.(*)